Redenominasi Rupiah Ganggu Ekonomi Nasional?

Redenominasi Rupiah Ganggu Ekonomi Nasional? Rencana BI yang akan melakukan redenominasi terhadap mata uang rupiah kita disambut beragam oleh berbagai kalangan, seperti biasa. Segala sesuatunya selalu menimbulkan pro dan kontra, tak terkecuali penyederhanaan mata uang rupiah kita yang sedianya nanti akan berkurang 3 digit angka. Menurut Darmin Nasution, Gubernur BI yang beberapa waktu lalu terpilih secara aklamasi di DPR itu, Redenominasi merupakan upaya efisiensi, karena selama ini pencatatan transaksi dalam jumlah besar memerlukan waktu lama. Biayanya pun makin mahal. Dengan digit angka yang panjang, risiko terjadi kesalahan penulisan nominal uang juga lebih tinggi.

pemangkasan bisa tiga atau empat digit, tanpa mengurangi nilainya. “Redenominasi bukan sanering atau pemotongan nilai mata uang,” kata Darmin di Jakarta, Selasa (3/8). Penyederhanaan dilakukan karena nilai pecahan mata uang rupiah merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Jika tiga digit dalam rupiah dipangkas, Rp 1.000 uang lama sama dengan Rp 1 uang baru. Darmin mengatakan, Indonesia akan bergabung dengan masyarakat ekonomi ASEAN sehingga acuan mata uangnya harus setara dengan negara-negara lain. Turki dan Rumania dinilai sukses melakukan redenominasi sebelum bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa. “Redenominasi bukan hanya keputusan ekonomi, tapi juga ada keputusan politik,” katanya.

Sebelum redenominasi dimulai, DPR harus merampungkan rancangan undang-undang mata uang. Jika rancangan ini disahkan, pemerintah memulai tahap redenominasi. Bank Indonesia berencana menyampaikan usul ini ke Presiden. “Kalau tidak disetujui, ya, tidak jadi,” kata Deputi Gubernur BI Budi Rochadi. Wakil Presiden Boediono menyatakan redenominasi belum akan dilakukan dalam waktu dekat karena kajian masih berjalan. Redenominasi bisa dilakukan ketika perekonomian negara cukup bagus. “Sekali lagi statusnya masih studi dan prosesnya panjang,” kata mantan Gubernur BI ini.

Adapun anggota Komisi Keuangan DPR, Maruarar Sirait, meminta BI tidak merealisasi rencana ini. “Redenominasi seharusnya tidak menjadi prioritas sekarang,” kata politikus PDI Perjuangan ini. Apalagi redenominasi membutuhkan biaya besar untuk mencetak uang dan sosialisasi kepada masyarakat.”

Nah, sekarang pertanyaannya? sudah siapkah anda menyadari dan menerima kenyataan bahwa uang anda yang sebesar Rp. 1.000.000 itu diganti menjadi Rp. 1.000,- ???